Video Interior Pesawat Boeing Business Jet 2 Pesawat Kepresidenan RI

Teka-teki pesawat kepresidenan terjawab sudah. Pemerintah berencana menetapkan pesawat Boeing Business Jet 2 sebagai alat transportasi SBY-Boediono berlalu-lalang di udara.Kepastian pesawat Boeing Business Jet 2 sebagai pilihan pemerintah ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2010).
"Dari hasil penelaahan dengan pihak-pihak terkait yang kompeten, pemerintah memilih pesawat Boeing Business Jet 2," ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Menurut Sudi, pertimbangan pemerintah memilih pesawat Boeing Business Jet 2 antara lain menyangkut reputasi Boeing sebagai perusahaan pembuat pesawat terbang ternama.
"Boeing sudah memiliki kepercayaan dunia. Boeing juga memiliki pesawat Boeing Business Jet 2 yang siap untuk di-delivery dalam waktu dekat, apabila Pemerintah Indonesia segera memastikan untuk membeli," katanya.
Dia menambahkan, pertimbangan teknis lainnya adalah karena penerbang nasional, utamanya dari kalangan Garuda dan TNI AU, lebih terbiasa mengoperasikan pesawat Boeing.
"Demikian pula dukungan fasilitas dan kemampuan perawatan dan pemeliharaan dalam negeri termasuk dikalangan TNI AU dan Garuda lebih memadai untuk merawat dan memeilhara pesawat buatan Boeing dibanding dengan pesawat produksi lainnya," urainya. [tribunenews.com]

Patrialis: Hukum Koruptor Layaknya Teroris Agar Lebih Kapok

Nusa Dua - Wacana untuk menghukum pelaku korupsi seperti teroris mendapat respons positif pemerintah. Efek jera yang ditimbulkan pasti lebih besar bila hal tersebut diterapkan.

"Itu malah lebih bagus, efek jeranya lebih besar. Tidak hanya untuk di dalam negeri, tidak hanya pemiskinan," kata Menkum HAM Patrialis Akbar.

Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela acara Konferensi Pemberantasan Praktik Penyuapan Pejabat Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa (10/11/2011).

Menurut Politisi PAN ini, usulan tersebut bisa dimasukkan dalam revisi UU Tipikor. Sebab, dalam UU Keimigrasian, proses revisi sudah selesai dilakukan.

"Mungkin nanti di UU Tipikor bisa kita masukkan. Kalau nanti di UU Imigrasi sudah selesai. Yang penting kan ada cantolannya. Kalau kita kait-kaitkan masih mungkin," sarannya.

PP No. 11 Tahun 2011 Tentang kenaikan Gaji PNS 10 %

Bagi para PNS pasti dibulan Mei ini sudah menerima kenaikan gaji PNS. Besaran kenaikan 10 persen. Untuk kenaikan yang belum dibayarkan akan dibayarkan secara rapel, di Kementerian saya menurut informasi akan dibayarkan pada pertengahan Bulan Mei ini :d.

Bila anda ingin mengetahui bagaimana isi lengkap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kenaikan Gaji PNS silahkan download DI SINI

Dan untuk mengetahui besaran gaji kenaikan gaji PNS di tahun 2011 anda dapat melihat di lampiran PP Nomor 11 Tahun 2011. Download lampirannya DI SINI